HUKUM INTERNASIONAL

A.    Pengertian hukum internasional

Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.

INTERVENSI INTERNASIONAL

Intervensi diartikan sebagai tindakan suatu Negara untuk mencampuri urusan-urusan Negara lain. Jika dikaitkan dengan kewajiban korelatif Negara, maka setiap Negara berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan Negara lain.

KILAS BALIK DAN PROSPEK PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

Berbagai pendapat dan pandangan yang telah di telontarkan terhadap peran pendidikan kewarganegaraan (PKN) di indonesia. Tujuannya untuk mendidik warganegara yang secara nyata di pengaruhi oleh perubahan-perubahan politik indonesia. Akibatnya nama mata pelajaran ini berubah-ubah sesuai dengan “keinginan” dan “tujuan  politik” pemerintah agar hasil pendidikan tersebut benar-benar sesuai dan mendukung arah dan perkembangan politik rezim yang berkuasa. Pada masa orde lama misalnya nama mata pelajaran untuk mendidik warganegara ketika itu adalah: manusia dan masyarakat baru indonesia (civics). Tujuannya adalah untuk dijadika pedoman bagi upaya pendidikan warganegaraan.

Peran infra dan supra pada demokrasi terpimpin

Demokrasi Terpimpin

Peran infrastruktur

      Peran parpol pada demokrasi terpimpin tidak terlalu menonjol hal ini dikarenakan pada saat peralihan dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin banyak parpol yang bubar secara paksa yang mengakibatkan hanya tersisa 10 partai politik.  Pengurangan jumlah parpol tersebut dilakukan karena pada waktu itu lebih kurang 40 partai telah lahir di Indonesia, tetapi pada kenyataannya dalam kondisi yang sedemikian, bukannya menambah suburnya sistem Demokrasi di Indonesia. Buktinya kabinet-kabinet yang ada pada waktu itu tidak pernah bertahan sampai 2 tahun penuh dan terjadi perombakan-perombakan dengan kabinet yang baru.

HUKUM PERDATA

1. PENGERTIAN HUKUM PERDATA

 Menurut saya yang dimaksud dengan hokum perdata adalah semua norma-norma atau aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu satu dengan individu lain yang sifatnya memaksa,artinya sanksi tertentu akan diberikan bagi setiap individu yang melakukan pelangaran terhadap peraturan tersebut.Hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formal. Hukum perdata material mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum(manusia),sedangkan. Hukum perdata formal(hukum acara perdata) mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain.

HUKUM KELUARGA

1. PERKAWINAN

  A. Pengertian perkawinan 

       Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang secara sah menjadi pasangan suami istri yang tujuannya untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Perkawinan adalah suatu hak asasi yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Perubahan II UUD 1945 dan kemudian dalam tataran praktisnya diatur dalam UU No 1 Tahun 1974.

HUKUM TATA NEGARA

A. Istilah yang dipergunakan

            Ada istilah-istilah yang digunakan antara lain,yaitu hukum tata pemerintahan(HTP), hukum administrasi negara(HAN), dan hukum tata usaha negara(HTUN) yang objeknya sama.

PENGERTIAN SISTEM POLITIK

1.David Easton dalam bukunya A System Analisis of Political Life menyatakan bahwa sistem politik adalah keseluruhan interaksiyang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif (berdasarkan wewenang) untuk dan atas nama masyarakat. 

PENGERTIAN CITIZENSHIP DAN CIVIC EDUCATION

A.   Pengertian citizenship

• TH Marshall dalam bukunya Citizenship and Sosial Class (1950) menyatakan citizenship sebagai “a status bestowed on those who are full members of a community(including civil, political, social rights” atau kewarganegaraan sebagai "status yang diberikan pada mereka yang merupakan anggota penuh dari sebuah komunitas(termasuk sipil, politik, hak-hak sosial ".

HUKUM TENTANG ORANG

1. SUBYEK HUKUM

Pengertian Subyek Hukum
Subyek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.Dalam menjalankan perbuatan hukum,subyek hukum mempunyai wewenang antara lain:

1.                  Wewenang untuk mempunyai hak (rechtsbevoegdheid)

2.                  Wewenang untuk melakukan/menjalankan perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

PANCASILA DI ERA REFORMASI

A. LAHIRNYA REFORMASI

Telah kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan UUD 1945 dan pancasila pada masa orde lama dan orde baru telah terjadi deviasi oleh oknum-oknum penyelenggara pemerintah, sehingga mendorong terjadinya reformasi oleh mahasiswa dan tokoh-tokoh bangsa. Mereka menggangap bahwa Negara kita telah dilanda krisis, baik krisis dibidang ekonomi, politik , maupun kepemimpinan. Reformasi lahir dengan tujuan untuk memperbaiki krisis yang berkepanjangan, serta menata ke rah yang lebih baik.